KEUSKUPANATAMBUA.ORG -;”Menyongsong hajatan politik ini, mari kita sadari kembali beberapa hal prinsipiil yang kiranya membantu kita berpartisipasi dalam momentum Pemilukada 2020 secara baik, benar, sehat, adil, jujur dan bermartabat”, Demikian ajakan Uskup Atambua mengawali Surat Gembala yang dikeluarkan di Atambua, pada pertengahan Oktober 2020 dalam rangka Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Keuskupan Atambua.

Demokrasi: Rakyat Merdeka dan Berdaulat atau Terbelenggu dan Terpasung

Mengawali Surat Gembala ini, Uskup Atambua menyajikan beberapa data seperti Pemilukada 2020 merupakan Pemilukada ke-4 di Indonesia. Ada 270 daerah di seluruh Indonesia yang masa jabatan kepada daerahnya berakhir tahun 2021. Melalui Pemilukada akan terpilih 9 Gubernur dan wakil Gubernur di 9 Propinsi; 224 Bupati dan wakil Bupati di 224 Kabupaten dan 37 Walikota dan wakil walikota di 37 kota.

“Mengapa Pemilukada sungguh penting bagi kehidupan bangsa, negara dan masyarakat?”, tanya Bapa Uskup. Beliau mengutip pandangan Abraham Lincoln (Presiden ke-16 USA: 4 Maret 1861-15 April 1865) yang merumuskan Demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, Pemilukada hendak menegaskan bahwa rakyatlah yang berkuasa dan berdaulat memilih Kepala daerahnya agar melayani kepentingan umum masyarakat sesuai visi-misi kepemimpinannya yang pasti merupakan artikulasi dan resonansi kebutuhan konkret masyarakat.

Uskup Atambua menegaskan bahwa demokrasi bersumber dari hakekat diri manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk politik. “Politik pada hakekatnya baik, wajar dan bermartabat bagi manusia. Politik bukan rangkaian gerak tipu-tipu, gonjang-gonjang dan intrik turba sekali dalam 5 tahun sambil tebar pesona bagi-bagi envelop, sebar bantuan sosial dengan bujuk-rayu dulang suara Pemilukada. Tetapi politik justru merupakan hajatan bermartabat yang mengungkapkan diri manusia sebagai makhluk merdeka”, tandas Uskup Atambua ke-4 itu. Lebih lanjut Uskup yang ditahbiskan 21 September 2007 mengatakan, dalam dan melalui politik, setiap orang terpanggil dari kedalaman hati nuraninya untuk melaksanakan dirinya secara otonom dan berdaulat. Semakin murni panggilan hatinurani, semakin berkualitas pula kadar keterlibatan politik dan demokrasi masyarakat suatu negara/daerah.

PEMILUKADA 2020: PARTISIPASI DALAM “SAKRAMEN POLITIK”

Menurut Uskup Domi, partisipasi warga Gereja dalam hajatan politik sangat diharapkan menjadi suara hati dunia, garam, terang dan ragi demi tegaknya politik yang bermartabat.  Dengan keterlibatan yang aktif, benar, baik, jujur dan adil, warga Gereja sepantasnya berjuang menjadikan politik sebagai alat dan sarana keselamatan. Dengan demikian, Gereja memiliki sarana efektif dalam perjuangan memajukan kehidupan bangsa, negara dan masyarakat, dengan menjadikan politik sebagai “Sakramen Politik”. Dalam bahasa Kitab Suci: “Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” (Mat 22:21).

“Sakramen Politik”, menurut Dosen Filsafat Fakultas Filsafat Unwira Kupang ini, menuntut juga agar para petugas Pemilukada seperti KPUD, Bawaslu, Petugas dari masing-masing Partai Pengusung, Kepala Daerah yang sedang menjabat, para pejabat publik Pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat menjadi “mata telinga, hati dan penjamin” rasa keadilan masyarakat dengan menghindari semua praktek politik kotor dan segala perbuatan tercela dalam penyelenggaraan Pemilukada.

TERLIBAT SECARA CERDAS DAN INOVATIF DALAM PEMILUKADA 2020

Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migran dan Perantau KWI itu meminta supaya menghindari berbagai praktek politik yang tidak etis, tidak beradab dan curang. Politisasi Sara sepantasnya tidak dikobar-kobarkan dan dipraktekkan karena persis bertentangan dengan nilai-nilai dasar kehidupan bangsa Indonesia yang tertuang dalam sila-sila Pancasila dan segala nilai luhur bangsa.

Jadilah pemilih cerdas dan inovatif yang berusaha mengetahui jadwal dan semua aturan menyangkut Pemilukada 2020, termasuk hal-hal teknis seputar pemungutan suara.

Pada akhir surat gembala tersebut, Uskup kelahiran 3 April ini berpesan secara khusus kepada para Pelayan Umat. “Marilah kita memberikan pencerahan menyangkut moralitas politik berdasarkan nilai-nilai iman Kristiani, dengan tetap mendampingi umat dan para pasangan Calon Kepala daerah dengan cara yang baik dan bermartabat, agar tercipta Pemilukada yang makin berkualitas. Marilah kita mengindarkan diri dari godaan politik praktis, dengan tidak melibatkan diri dalam kegiatan deklarasi, kampanye politik untuk paslon tertentu, terlibat wacana dan diskusi yang jelas-jelas bersifat memihak dan provokatif, ikut menyebarluaskan kampanye hitam yang saling menjelekkan. Dan marilah kita tekun dan setia mendoakan bangsa dan tanah air kita, dan sambil mendoakan para Paslon Kepala Daerah di Kabupaten Belu, Malaka dan TTU yang merupakan wilayah Pelayanan Pastoral Keuskupan Atambua”. Mengakhiri Surat gembala ini, Uskup Atambua memberikan Berkat Apostoliknya untuk para Paslon dan keberhasilan Pemilukada di tiga Kabupaten se- Keuskupan Atambua.***(YH)

Uskup Atambua bersama sebagian Klerus Keuskupan Atambua

Diedit oleh Yosef Hello

 

 

SHARE